Informasi Yang Dikecualikan

???? DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)

UPTD PUSKESMAS KECAMATAN [NAMA KECAMATAN]

Berikut daftar informasi yang dikecualikan dari akses publik berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17, UU No. 17 Tahun 2023, dan Permenkes terkait:

???? Tabel Daftar Informasi yang Dikecualikan

Table

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Akibat Jika Dibuka	Akibat Jika Ditutup	Batas Waktu Pengecualian
1	Isi rekam medis pasien (diagnosa, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, rencana pengobatan)	UU No. 14/2008 Pasal 17.h.2; UU No. 17/2023 Pasal 177; Permenkes No. 24/2022	Mengungkap rahasia kesehatan pribadi seseorang	Melindungi privasi & kerahasiaan medis pasien	Selamanya, kecuali atas persetujuan tertulis pasien / perintah pengadilan
2	Identitas pribadi pasien (NIK, nama lengkap, alamat, nomor telepon, pekerjaan)	UU No. 14/2008 Pasal 17.h; UU No. 27/2022 Pasal 4	Dapat disalahgunakan & melanggar hak privasi	Melindungi data pribadi dari penyalahgunaan	Selamanya, kecuali izin dari yang bersangkutan
3	Identitas penderita penyakit tertentu (HIV/AIDS, TB, Kusta, dll.) perorangan	UU No. 17/2023 Pasal 4; Permenkes terkait	Menimbulkan diskriminasi & stigma sosial	Melindungi penderita dari perlakuan merugikan	Selamanya, kecuali izin tertulis yang bersangkutan
4	Data pribadi pegawai (NIK, alamat rumah, nomor rekening, gaji rinci, data keluarga)	UU No. 14/2008 Pasal 17.h.1 & 3	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi privasi pegawai	Selamanya, kecuali ketentuan UU mewajibkan
5	Surat/pengaduan masyarakat yang masih dalam proses & identitas pelapor	UU No. 14/2008 Pasal 17.b	Mengungkap identitas pelapor & menghambat proses	Melindungi pelapor & menjaga objektivitas proses	Hingga proses selesai / berkekuatan hukum tetap
6	Dokumen penyelidikan/pemeriksaan yang belum selesai	UU No. 14/2008 Pasal 17.b	Menghambat proses penegakan hukum	Menjamin kelancaran proses pemeriksaan	Hingga perkara berkekuatan hukum tetap
7	Rincian penawaran pengadaan barang/jasa yang belum ditetapkan pemenangnya	UU No. 14/2008 Pasal 17.d	Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Menjamin objektivitas & keadilan pengadaan	Hingga penetapan pemenang pengumuman resmi
8	Kata sandi, kunci akses, konfigurasi sistem informasi Puskesmas	UU No. 14/2008 Pasal 17.a; Permenkes No. 24/2022	Membahayakan keamanan sistem & data	Melindungi keamanan data & jaringan	Selama masih berlaku
9	Memorandum/dokumen rancangan kebijakan yang belum ditetapkan	UU No. 14/2008 Pasal 17.g	Mengungkap proses prematur & mengganggu pengambilan keputusan	Menjamin kematangan penetapan kebijakan	Hingga kebijakan ditetapkan/diumumkan resmi
10	Laporan keuangan yang belum diaudit	UU No. 14/2008 Pasal 17.h	Memberikan data belum terverifikasi yang dapat menyesatkan	Menjamin keakuratan & validitas informasi	Hingga hasil audit selesai & diterbitkan

? Pengecualian yang Dapat Dibuka (Kapan Informasi Dapat Diberikan)

Berdasarkan UU No. 17/2023 Pasal 177 & Permenkes No. 24/2022 Pasal 36–37, informasi yang dikecualikan DAPAT DIBUKA jika:

???? Permintaan aparat penegak hukum untuk keperluan penegakan hukum
???? Penanganan wabah, KLB, kedaruratan kesehatan masyarakat — dengan izin pejabat berwenang
???? Kepentingan pendidikan & penelitian — tanpa menyebut identitas pasien
?? Persetujuan tertulis dari pasien sendiri atau kuasa hukumnya
???? Kepentingan pembayaran JKN/asuransi sesuai ketentuan
?? Perintah pengadilan yang sah

???? PROSEDUR PENANGANAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Langkah 1 — Penerimaan Permohonan

Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik di meja layanan / PPID Puskesmas
Melampirkan identitas diri & menyebutkan tujuan penggunaan informasi
PPID mencatat & memberikan tanda terima nomor pendaftaran

Langkah 2 — Uji Konsekuensi

PPID memeriksa apakah termasuk dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan di atas
Mempertimbangkan: manfaat publik vs kerugian jika dibuka
Jika informasi yang diminta mengandung sebagian yang dikecualikan → bagian yang boleh dibuka tetap diberikan, bagian yang dikecualikan ditutup/dihapus

Langkah 3 — Pemberian Tanggapan

Batas waktu jawaban: paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan terdaftar; dapat diperpanjang maksimal 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis
Jika DITOLAK: menyampaikan secara tertulis dengan alasan:
- Jenis informasi yang dikecualikan
- Dasar hukum pengecualian
- Jangka waktu pengecualian
- Upaya keberatan yang dapat diajukan

Langkah 4 — Mekanisme Keberatan

Pemohon dapat mengajukan Keberatan kepada Atasan PPID / PPID Kabupaten dalam 30 hari sejak menerima keputusan
Atasan PPID wajib menjawab dalam 30 hari kerja sejak menerima keberatan
Jika tidak puas → dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi

???? Catatan Penting

Setiap penolakan akses informasi WAJIB didasarkan pada Uji Konsekuensi — bukan sekadar "rahasia"
Informasi yang dikecualikan bersifat terbatas & ketat — tidak boleh memperluas makna melebihi ketentuan UU
Bagian informasi yang tidak termasuk pengecualian wajib tetap dibuka